Dalam
rangka mencari pemimin propinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 telah memiliki
beberapa nama yang akan maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Berdasarkan survey lembaga riset Populi Center Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
masih menjadi yang terfavorit, di ikuti oleh Ahmad Dhani, Dede Yusuf dan Yusril
Ihza Mahendra. Dalam mengejar kursi nomor 1 di DKI Jakarta bakal calon Gubernur
DKI Jakarta 2017 dianggap beberapa pihak telah memulai perang urat syaraf atau psywar.
Psywar
menurut William E.Daugherty dan Morris Janowitz dalam bukunya , A Psychological
warface casebook , dapat di definisikan
sebagai berikut : “Penggunaan secara berencana propaganda dan kegiatan-kegiatan
lainnya yang direncanakan untuk mempengaruhi pendapat , emosi , sikap , dan
perilaku pihak musuh , pihak netral dan pihak kelompok asing yang bersahabat
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan nasional”.
Teori
mengenai Psywar ini awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli strategi legendaris
yang berasal dari Cina yaitu Sun Tzu pada abad kelima sebelum masehi.
Berdasarkan Sun Tzu, ditekankan pentingnya pemusnahan hasrat musuh untuk
berperang dengan cara membuat kaget dan gaduh.
Seiring berjalannya waktu, strategi Psy War ini tidak hanya dilakukan
dalam peperangan dan dunia militer, tetapi turut merambah ke berbagai bidang
seperti bisnis, olahraga, dan politik.
Berita
mengenai Pilgub DKI 2017
·
Yusril Sindir Ahok karena Tak Penuhi Permintaan
Dialog Warga Luar Batang
JAKARTA,
KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra
mengungkapkan, jika menjadi gubernur, dirinya akan memenuhi semua undangan dari
warga yang ingin berdialog dengan dirinya.
Yusril
berencana maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan telah mendaftar untuk ikut
penjaringan yang dilakukan Partai Gerindra serta PDI Perjuangan.
"Kalau
saya jadi gubernur, saya pasti datang kalau diundang rakyat dialog. Ngapain
takut? Kan itu rakyat kita sendiri. Kenapa takut?" kata Yusril, di Jakarta
Pusat, Jumat (8/4/2016).
Pernyataan
Yusril berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi warga Luar Batang. Yusril
mengaku akan mendampingi warga setempat untuk berdialog dengan Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok".
"Mereka
(Pemprov DKI Jakarta) bilang kami tidak mau berdialog dengan masyarakat Luar
Batang," kata Yusril.
(Baca:
Yusril Tantang Ahok Berdialog dengan Warga Luar Batang )
Padahal,
lanjut Yusril, jika Pemprov DKI Jakarta bersedia berdialog, hal itu akan
berdampak positif. Sebaliknya, akan muncul persepsi negatif jika Pemprov DKI
tidak memenuhi permintaan dialog yang diajukan warga Luar Batang.
Selain
itu, ia juga menyesali pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang dianggap
berubah-ubah soal penertiban di Luar Batang. Pemprov DKI awalnya disebut akan
menggusur kawasan Luar Batang tapi kini berubah menjadi penertiban Pasar Ikan.
"Tapi
hari ini mereka maunya gusur Pasar Ikan, bukan Luar Batang. Karena Pasar Ikan
punya Pemprov dan ini sudah lain dari yang dibicarakan sejak pekan
kemarin," ucap Yusril.
·
Dua Kebijakan Ahok yang
"Dijegal" Yusril
JAKARTA,
KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan untuk
menunda penertiban kawasan Luar Batang, Jakarta Utara.
Tak
disebutkan secara pasti hingga kapan penundaan itu berlangsung.
Pria
yang dikenal dengan nama Ahok itu menyebut eksekusi penertiban masih menunggu
kesiapan rumah susun untuk relokasi warga.
Menurut
Ahok rumah susun yang menjadi tujuan relokasi warga Luar Batang tersebut akan
siap pada September mendatang.
Pernyataannya
ini mengoreksi pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut rumah susun akan siap
ditempati pada Mei.
"Kami
kejar terus. Saya harap akhir tahun (Luar Batang ditertibkan). Kami tunggu
kesiapan rusun juga," kata dia di Balai Kota, Selasa (26/4/2016).
(Baca:
Mundurnya Rencana Penggusuran Luar Batang Dinilai untuk Lemahkan Warga)
Sementara
itu, warga Luar Batang terus mengupayakan agar tempat tinggalnya tidak digusur.
Warga menunjuk pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa
hukum.
Ikut
campurnya Yusril dalam polemik Luar Batang ini semakin menegaskan posisinya
yang berseberangan dengan Ahok.
Baik
Yusril maupun Ahok berniat mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada
Pilkada 2017.
Berdasarkan
catatan Kompas.com, bukan kali ini saja Yusril "menghambat" langkah
Ahok.
TPST
Bantargebang
Hal
serupa terjadi saat Ahok menginstruksikan pengambilalihan pengelolaan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dari PT Godang Tua Jaya beberapa
bulan lalu.
Dalam
kasus ini, Yusril juga berada di pihak yang berseberangan dengan Pemprov DKI
Jakarta. Ia ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Godang Tua Jaya.
(Baca:
Yusril Samakan Kasus Luar Batang dengan Bantargebang)
Hingga
kini, Pemprov DKI Jakarta belum melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3)
terkait pengambilalihan itu. Padahal, SP 1 dan SP 2 sudah dilayangkan jauh-jauh
hari.
Akibatnya,
pengambilalihan TPST Bantargebang tak juga dilaksanakan sampai dengan saat ini.
Jika
sesuai rencana awal, pengambilalihan TPST Bantargebang berlangsung pada 10
Januari 2016.
Kepala
Dinas Kebersihan Isnawa Aji mengatakan, penundanaan pengambilalihan TPST
Bantargebang karena adanya rencana untuk mengaudit pengelolaan TPST
Bantargebang dengan menggunakan jasa auditor independen.
"Ini
kita lagi mempersiapkan konsultan independen untuk audit menyeluruh. Mungkin
nanti (pemutusan) kontraknya jadi mundur," kata Isnawa pada Januari lalu.
Yusril
siap melawan
Terkait
dua kebijakan ini, Yusril menyatakan siap melawan Pemprov DKI di pengadilan.
"Ya,
buktinya Bantargebang dia enggak berani. Coba Ahok batalin kontrak dengan
Bantargebang itu, besok langsung kita gugat Pak Ahok," kata Yusril di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
(Baca:
Komentar Yusril soal Penundaan Penggusuran di Luar Batang)
Khusus
untuk kawasan Luar Batang, Yusril menyatakan warga memiliki sertifikat
kepemilikan yang sah.
Hal
itulah yang diyakininya membuat Pemprov DKI ragu untuk mengeksekusi penertiban.
"Kata
Pak Ahok kan ayo kita berhadapan di pengadilan. Ketika saya mau hadapin, eh
camat yang disuruh maju," ujar dia.
Berdasarkan
berita di atas bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra telah
melakukan psywar terhadap Gubernur
DKI Jakarta saat ini. Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan pemegang hasil
survey tertinggi Cagub DKI Jakarta 2017 yang diikuti Yusril Ihza Mahendra diposisi
ketiga versi Populi Center. Hal ini mungkin dapat mempengaruhi pihak yang terlibat
dan pihak yang tidak terlibat yakni masyarakat luas dalam pemilihan Pilgub DKI
Jakarta 2017. Ini merupakan serba-serbi dalam dunia politik, kenali semua
kandidat dan tentukan pilihan anda.
Daftar
Pustaka
https://metro.tempo.co/read/news/2016/04/26/083765822/siapa-saja-tokoh-paling-populer-se-jakarta-versi-survei
0 comments:
Post a Comment